Usai Pansus Century, Barter Perkara Mencuat

Dalam sidang Paripurna DPR atas penyelesaian Bailout Bank Century Rp.6,7 Triliun, ancaman pergantian menteri partai koalisi tidak mengubah keputusan bahwa Golkar, PPP dan PKS tetap pada pendiriannya untuk memilih opsi C yaitu diduga ada pelanggaran hukum dan penyimpangan penyaluran dana tsb.

Tapi kini, politik memperlihatkan watak aslinya. Yaitu lobi untuk tekan-menekan, tawar-menawar, dan ancam-mengancam. Ini faktual, bukan fiksi. Indonesia Corruption Watch menghentak dengan peringatan yang sekaligus kecurigaan bahwa kelanjutan kasus Century terancam oleh politik barter antara partai-partai politik dan pemerintah.

Pemerintah memegang kartu penyelewengan hukum para anggota partai Golkar, PKS, PDIP, Gerindra, PPP bukanlah partai yang bersih-bersih amat. Kasus-kasus ini menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan kegarangan Partai-partai.

Hal ini terbukti, dengan adanya politikus Golkar sedang disorot kasus pajak. PDIP sedang disidang kasus penyuapan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. PKS sedang diramaikan kasus L/C bodong di Bank Century. Seorang mantan menteri yang menjadi petinggi PPP kini sudah menjadi tersangka kasus impor sapi dan mesin jahit.

Kalau mau jujur, tidak ada partai politik yang bersih dari kader-kader yang melanggar hukum. Sebaliknya hampir tidak ada pejabat pemerintahan yang betul-betul bersih. Pertarungan dua kubu yang sama-sama berbaju kotor membuat perpolitikan menjadi ruang subur tukar-menukar kasus.