Dana aspirasi Rp.15 miliar untuk dana pembinaan daerah pemilihan bagi setiap anggota DPR yang diusulkan oleh partai Golkar, terkesan pragmatis daripada idealis. Usulan ini, ditolak rame-rame oleh banyak partai, baik di partai koalisi maupun partai oposisi seperti PDIP.
Akhirnya ketua DPR dari partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan ide itu sekadar usulan, Jika dilaksanakan, syukur, bila ditolak pun, tak jadi soal. Ujarnya singkat. Kita bisa bayangkan, seandainya usulan tersebut diterima maka akan membobol atau merampok APBN sebesar Rp.8,4 triliun/tahun secara ilegal.
Partai koalisi PAN dan PPP secara keras menolak Usulan dana aspirasi. Bahkan partai PAN dan Golkar mengalami perang dingin. Ketua PPP Lukmanul Hakim Saefuddin mengatakan, dana aspirasi menimbulkan disparitas antara daerah mampu dan minus, daerah Jawa dan luar Jawa," juga dapat menyebabkan ketimpangan oreantasi pembangunan nasional. Hal ini juga katanya, pemerintah yang seharusnya memperhatikan perimbangan kekuatan daerah tertinggal dengan maju itu kemudian menjadi terabaikan.
"Dan (dana aspirasi) berpotensi membuka praktik-praktik manipulatif produktif korupsi antara anggota DPR dengan birokrat dengan pengusaha-pengusaha di daerah," jelasnya lagi soal alasan penolakan.
Yang tidak tidak kalah penting, tambah Wakil Ketua MPR ini, usulan dana aspirasi, jika dikabulkan, akan menglihkan tiga fungsi DPR."Nanti (DPR) akan disibukkan dengan dana aspirasi saja dan melupakan fungsi legislasi dan budjeting.
Begitu banyak argumentasi yang mematahkan usulan itu, tetapi Golkar memaksakan diri tetap mengajukannya. Bahkan dengan ancaman akan membuat deadlock APBN 2011. Ini sungguh-sungguh mencurigakan. Jangan-jangan Golkar mempunyai agenda terselubung di balik usulan itu. Golkar memang sangat piawai menyelubungkan agenda-agenda mereka, dengan alasan yang bernada populis.
Misalnya, argumentasi bahwa dengan pembagian Rp15 miliar per anggota dewan, akan tercipta pemerataan. Argumentasi itu gugur karena sebagian besar anggota DPR justru terdapat di Jawa. Jatah Rp15 miliar malah semakin menimbulkan kesenjangan karena dana tetap terkonsentrasi di Jawa.
Akhirnya ketua DPR dari partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan ide itu sekadar usulan, Jika dilaksanakan, syukur, bila ditolak pun, tak jadi soal. Ujarnya singkat. Kita bisa bayangkan, seandainya usulan tersebut diterima maka akan membobol atau merampok APBN sebesar Rp.8,4 triliun/tahun secara ilegal.
Partai koalisi PAN dan PPP secara keras menolak Usulan dana aspirasi. Bahkan partai PAN dan Golkar mengalami perang dingin. Ketua PPP Lukmanul Hakim Saefuddin mengatakan, dana aspirasi menimbulkan disparitas antara daerah mampu dan minus, daerah Jawa dan luar Jawa," juga dapat menyebabkan ketimpangan oreantasi pembangunan nasional. Hal ini juga katanya, pemerintah yang seharusnya memperhatikan perimbangan kekuatan daerah tertinggal dengan maju itu kemudian menjadi terabaikan.
"Dan (dana aspirasi) berpotensi membuka praktik-praktik manipulatif produktif korupsi antara anggota DPR dengan birokrat dengan pengusaha-pengusaha di daerah," jelasnya lagi soal alasan penolakan.
Yang tidak tidak kalah penting, tambah Wakil Ketua MPR ini, usulan dana aspirasi, jika dikabulkan, akan menglihkan tiga fungsi DPR."Nanti (DPR) akan disibukkan dengan dana aspirasi saja dan melupakan fungsi legislasi dan budjeting.
Begitu banyak argumentasi yang mematahkan usulan itu, tetapi Golkar memaksakan diri tetap mengajukannya. Bahkan dengan ancaman akan membuat deadlock APBN 2011. Ini sungguh-sungguh mencurigakan. Jangan-jangan Golkar mempunyai agenda terselubung di balik usulan itu. Golkar memang sangat piawai menyelubungkan agenda-agenda mereka, dengan alasan yang bernada populis.
Misalnya, argumentasi bahwa dengan pembagian Rp15 miliar per anggota dewan, akan tercipta pemerataan. Argumentasi itu gugur karena sebagian besar anggota DPR justru terdapat di Jawa. Jatah Rp15 miliar malah semakin menimbulkan kesenjangan karena dana tetap terkonsentrasi di Jawa.
No comments:
Post a Comment