Wednesday, March 31, 2010

Menanti Tersangka Baru Usai Gayus Ditangkap

Kementerian Keuangan bertindak tegas, cepat dan tepat karena langsung memecat Gayus selaku aktor makelar kasus penggelapan pajak. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menginstruksikan pemeriksaan harta kekayaan para pejabat, untuk mempermudah pemeriksaan pajak negara.

Sedangkan Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo menyatakan, 10 orang pimpinan Direktorat Jenderal Pajak akan segera diperiksa terkait kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan. Seluruh rekening yang mengirim dan menerima uang ke dan dari rekening Gayus diblokir. Ini merupakan langkah berani, dan patut diacungkan jempol.

Sementara itu, Penyidik independen Mabes Polri Selasa (30/03/10) kemarin melakukan berbagai langkah hukum. Mereka menetapkan 2 orang tersangka, yaitu seorang pengacara berinisial HH dan seorang penyidik Mabes Polri berinisial Kompol A. Sehingga total sementara tersangka menjadi 4 orang.

Kita masih menunggu gebrakan berani dari pihak kepolisian, untuk mengusut tuntas sampai keakar-akarnya. Dan ini merupakan entry point dari kepolisian untuk mereformasi seluruh jajarannya untuk mengangkat kembali, citra yang lebih baik dimasa yang akan datang di Kepolisian Republik Indonesia.

Tuesday, March 30, 2010

Hakim Tertangkap Basah Terima Suap

Pernyataan Komjen Pol Susno Duadji atas pengungkapan makelar kasus penggelapan pajak Rp25 miliar, yang melibatkan petinggi Polri dan Gayus Tambunan pegawai Dirjen Pajak masih ramai diberitakan baik dimedia massa maupun elektronik.

Kini, KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang hakim dan seorang pengacara.Penangkapan mereka merupakan hasil penguntitan yang sudah dilakukan sejak pukul 10.00 WIB. Kata Johan Budi juru bicara KPK. KPK menangkap mereka di wilayah Cempaka Putih saat posisi mereka berada di dalam mobil. Mereka diduga melakukan penyuapan, namun KPK belum mau menjelaskan dalam kasus apa mereka melakukan penyuapan.

Adapun nama Hakim yang ditangkap berinisial IB, sedangkan pengacara yang melakukan penyuapan terhadap Hakim berinisial AS. Sementara itu, Barang bukti yang disita dari mobil adalah uang sebesar Rp 300 juta dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Uang itu ditempatkan di dalam tas plastik hitam dan terbungkus dua amplop besar. Saat ini, dua orang tersebut masih dalam pemeriksaan KPK.

Kronologi penangkapan tersebut dimulai ketika mereka berangkat dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Cikini dengan mengendarai mobil yang berbeda. "Kita ikuti sampai wilayah Cempaka Putih. Hakim naik Kijang Innova dan pengacara naik Honda Jazz. Mereka kami kuntit berdasarkan laporan dari masyarakat sepekan yang lalu," cerita Johan.

Monday, March 29, 2010

Negeri Ini Masih Surga Bagi Koruptor

Gayus Tambunan kabur ke Singapura ? ga aneh tuh… karena aparatur penegak hukum kita masih sibuk mencari-cari alasan pembenaran agar tersangka bisa bebas atau dihukum ringan. Masyarakat sudah tahu dan para koruptor tahu banyak atas kelemahan aparatur. Mereka paham betul, karena hukum bisa dibeli.

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, sudah dua pekan menyatakan ada kasus dugaan makelar kasus pajak sebesar Rp25 miliar yang melibatkan petinggi Polri dan Gayus Tambunan sebagai pelaku kunci, namun tidak satupun instansi hukum mengantisipasi agar dia tidak kabur.

Polisi lebih sibuk membela diri dan mencari dalih menyeret Susno menjadi tersangka. Jaksa lebih suka mencari alasan kenapa menjatuhkan tuntutan ringan untuk Gayus sebelum divonis bebas. Dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lebih senang reality show dan road show ke mana-mana.

Gayus kemudian diketahui pergi ke Singapura pada Rabu (24/3), tetapi polisi baru meminta Imigrasi mencekalnya pada Jumat (26/3).

Contoh lainnya, kasus Eddy Tansil dan para perampok BLBI, mereka sekarang hidup senang di Negara tetangga tanpa disentuh oleh aparat penegak hukum. Contoh yang baru saja kita lupakan yaitu kasus Joko Tjandra. Terpidana dua tahun itu kabur ke Singapura lewat Port Moresby, Papua Nugini, dengan pesawat khusus, satu hari sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan vonis.

Aparatur kita masih saja retorika dan tidak ada permintaan maaf dari mereka karena telah mencederai rasa keadilan publik. Yang diumbar malah janji meminta Interpol dengan mengirim red notice untuk menangkap dan membawa kembali sang buron. Apakah publik percaya? Tidak. Sebab nyaris tidak ada buron korupsi yang dibawa kembali oleh Interpol. Malah di negeri tetangga, para buron leluasa menggelar konferensi pers dan dijaga aparat keamanan setempat.

Wednesday, March 24, 2010

Susno Pelapor Markus Susno Tersangka..

Masyarakat merasakan adanya makelar kasus sudah mengakar dan mendarah daging sejak lama, karena markus ada dimana-mana tidak hanya di lembaga kepolisian tapi juga di Kejaksaaan dan di Pengadilan. Namun hal ini sulit dibuktikan, karena mereka bekerja secara sistemik dan saling memback-up satu sama lain, secara argumentatif.

Tindakan Komjen Pol Susno Duadji, yang mengungkapkan makelar kasus penggelapan pajak Rp25 milyar di tubuh Kepolisian, melibatkan beberapa jenderal dan pamen serta menyeret pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Tapi, dipengadilan menyatakan bahwa Gayus Tambunan bebas dari dakwaan. Sebaliknya, dia akan dipanggil di unit Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumberdaya Aparatur (Kisda)di direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, mantan Kabareskrim Susno dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena pencemaran nama baik dan terindikasi pelanggaran disiplin, kode etik atau kehormatan. Setelah mengetahui dirinya jadi tersangka, Susno hanya nurut saja. Ujarnya singkat.

Tuesday, March 23, 2010

Dukung Mendukung Komjen Susno KPK 1

Setelah gonjang ganjing pernyataan Komjen Susno Duadji terhadap makelar kasus penggelapan pajak Rp25 milyar yang melibatkan para petinggi di institusi Kepolisian, terkesan memasuki ranah politik. Pasalnya terjadi dukung mendukung terhadap Susno sebagai calon Ketua KPK 1.

Diberbagai media, dukungan bagi Susno untuk maju ke kursi KPK 1, seperti yang disampaikan politisi Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo semakin jelas. Tapi, masih dipertanyakan dukungan tersebut merupakan manuver Bambang atau sikap resmi FPG ?

Menurut Bambang, Susno memiliki peluang untuk jadi ketua KPK, kalau Susno mao. ujarnya singkat. Dalam situasi seperti ini, hendaknya cooling down dulu, karena pernyataan Susno pun masih menyisakan masalah ditubuh Kepolisian dan bahkan Susno telah memenuhi panggilan Propam diinstitusinya.

Kasus penggelapan pajak ini, melibatkan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, yang kini berstatus terdakwa dan sedang disidangkan di PN Tangerang serta sudah dinonaktifkan dalam dinas kepegawaian.

Sunday, March 21, 2010

Makelar Kasus Diinstitusi Kepolisian

Pernyataan yang terang benderang dari mantan Kepala Bareskrim, Komjen Susno Duadji perihal makelar kasus di tubuh kepolisian membuat petinggi Polri kebakaran jenggot. Perkara yang diungkapkan Susno itu terkait dengan skandal kasus penggelapan pajak senilai Rp 25 milyar.

Mantan Kabareskrim itu mengungkapkan adanya dugaan yang diduga melibatkan dua jenderal dan 3 pamen Polri ke satgas mafia hukum. Namun, Susno tidak memenuhi undangan Mabes Polri untuk dimintai keterangan.

Kasus ini juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, yang kini berstatus terdakwa dan sedang disidangkan di PN Tangerang. Berdasarkan penyidikan yang telah dan sedang dilakukan polisi, dari total dana Rp25 miliar di rekening Gayus, hanya Rp395 juta yang memenuhi unsur pidana. Sisanya yang semula diblokir polisi di kemudian hari dilepas blokirnya juga oleh polisi.

Dana itulah yang kabarnya mengalir ke kantong sejumlah petinggi kepolisian dan para penyidik kasus tersebut. Tidak tanggung-tanggung, menurut dugaan Susno, dua perwira tinggi bintang satu turut menikmati uang itu. Mereka adalah Brigjen Edmon Ilyas, yang sekarang menjabat Kapolda Lampung, dan Brigjen Raja Erizman, yang kini menduduki posisi Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Di sisi lain, pernyataan Susno tersebut ditanggapi mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang kini menjabat Kapolda Lampung, Brigjen Polisi Edmon Ilyas. Dia menyatakan, Susno harus bertanggung jawab dengan pernyataannya tersebut. Edmon mengaku sudah profesional dalam menjalankan tugas.

Susno tentu tidak asal menuding. Orang sekelas Susno, perwira tinggi polisi bintang tiga, tentu tahu dan paham benar perbedaan antara fitnah dan indikasi adanya pelanggaran hukum beserta konsekuensinya. Makelar kasus atau mafia hukum dan sejenisnya bukanlah perkara baru. Akan tetapi, inilah persoalan yang bisa dirasakan, namun selalu tidak diakui, dan amat sulit untuk dibongkar. Itu sebabnya, semua lembaga penegak hukum di negeri ini terkenal korup. Itu pula yang membuat Indonesia memperoleh predikat negara terkorup se-Asia Pasifik menurut versi terbaru Political and Economic Risk Consultancy (PERC).

Benar tidaknya pernyataan Susno, alangkah baiknya pihak Kepolisian harus berani mereformasi diri sendiri sejak dini. Karena kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sangat pesimis terhadap mereka. Itu mengapa, sampai saat ini arogansi institusi penegak hukum masih kuat. Jika ada warga yang melaporkan adanya markus dan korupsi malah dibalas dengan negatif dan reaktif bukannya positif dan kreatif untuk memberantasnya.

Thursday, March 18, 2010

Obama Batal Datang Ke Indonesia

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan segenap para Menteri Kabinet Bersatu khususnya TNI dan Kepolisian telah mempersiapkan diri untuk mengawal, mengamankan kedatangan Presiden Amerika, Barack Obama.

Namun sayang, Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama akhirnya membatalkan rencana kunjungannya ke Indonesia. Rencana kedatangan Obama pada tanggal 23 Maret. Kepastian pengunduran jadwal kedatangan, didapat langsung dari Presiden Obama. Perjalanan itu dibatalkan karena Obama ingin menyelesaikan pembahasan RUU Jaminan Kesehatan yang semakin alot di House of Representative, DPR Amerika Serikat.

Rencananya Obama akan mengunjungi Indonesia pada bulan Juni. Namun belum dipastikan pada tanggal berapa kunjungan itu akan dilakukan. "Presiden Obama sangat menyesali pengunduran ini," ujar Robert Gibbs, juru bicara Gedung Putih.

Bebaskan Institusi Kepolisian Dari Markus

Setelah beberapa kali bikin gebrakan, sosok mantan pejabat di Kepolisian Republik Indonesia tepatnya mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji kembali bikin heboh. Secara gamblang Susno mengatakan ada praktek makelar kasus di Mabes Polri dan menyebut nama-nama pelakunya.

"Sebagai Kabareskrim saya bertanggung jawab tentang markus, makanya selama saya menjadi Kabareskrim, markus tidak ada. Markusnya kan ada pas saya mau turun," kata Susno di hadapan waryawan saat jumpa pers di Restoran Sari Minang Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (18/3).

Rencananya, ada data yang dimilikinya soal praktek makelar di Mabes akan diungkapkannya di depan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi."Mengenai ada atau tidak, teman-teman wartawan sudah tahu. Indikasinya jelas, banyak kasus yang menghilang. Ada yang melibatkan orang dalam dan luar," tegasnya. Beberapa inisial para petinggi Mabes Polri yang buka praktek makelar kasus pun dipublikasikannya. Brigjen RE, Kompol A, AKBP E, Brigjen E dan AK.

Indonesia Masih Negara Terkorup

Hasil survei terbaru Political and Economic Risk Consultancy (PERC), di Minggu kedua di bulan Maret 2010, menegaskan bahwa Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup dari 16 negara se Asia Pasifik.

Indonesia termasuk negara terkorup dengan skor 8,32 atau lebih buruk jika dibandingkan dengan Thailand (7,63). Sedangkan negara yang paling bersih dari korupsi adalah Singapura dengan skor 1,07.

Hasil survei sebelumnya yang dilakukan Bank Dunia dan International Financial Corporation menunjukkan posisi Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi tergolong paling rendah di Asia Tenggara. Posisi Indonesia dalam urusan investasi, kalah dari Rwanda, negara di Afrika, negara yang pernah terbelakang dari demokrasi dan informasi bahkan negara tersebut pernah dilanda perang saudara yang berkepanjangan.

Selain itu, berdasarkan survei Doing Business 2010 yang dirilis bulan lalu, posisi Indonesia memang naik dari urutan 129 menjadi 122. Namun Rwanda mampu melesat dari urutan 143 menjadi 67.

Dari data tersebut diatas, maka tugas berat menanti bagi pemerintahan Sby untuk menarik investor sebanyak-banyaknya dalam rangka mengurangi pengangguran yang terlihat nyata ada disetiap lini kehidupan masyarakat. Mereka berharap, pergantian tahun demi tahun akan mengurangi beban hidup mereka bukan sebaliknya.

Monday, March 15, 2010

Boediono Bisa Dilengserkan ?

Fraksi-fraksi di DPR terasa sungkan untuk menggunakan hak menyakan pendapat. Sebenarnya hak menyatakan pendapat adalah pintu masuk untuk melengserkan Wakil Presiden Boediono.

Menurut, ahli hukum tata negara Saldi Isra bahwa Boediono bisa dilengserkan melalui jalur hukum biasa. Jika melalui jalur hukum bisa jadi berujung pada pemberhentian, tapi jika semua itu terbukti. Dan itu memerlukan waktu yang panjang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, presiden dan wakil presiden bisa dilengeserkan apabilan terbukti telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.

Dosen Universitas Andalas Padang ini mendesak KPK untuk segera serius mengusut skandal Century ini tersebut. Kalau terus dipending, menurutnya, skandal ini bisa meledak di tahun 2014. Namun demikian, dia menilai KPK masih sebagai lembaga yang paling kredibel untuk menyelesaikan kasus Century

Thursday, March 11, 2010

Patutkah Sri Mulyani Diboikot ?

Bercermin dari kasus Bank Century, dari yang disepakati Rp.1,3 triliun membengkak jadi Rp 6,7 trilun . Dan menghindari Kemungkian kerugian keuangan negara tidak akan terjadi lagi, maka patutkah DPR memboikot kinerja Sri Mulyani atas pembahasan APBN ratusan triliun rupiah.

Dalam waktu dekat, Menteri keuangan akan ada rapat pembahasan APBN perubahan 2010. DPR hendaknya menolak kehadiran menteri keuangan. Ujar Adhie Massardi.

Sikap DPR ini mencerminkan konsistensi mereka terhadap hasil Rapat Paripurna DPR yang menyatakan bahwa kebijakan bailout Bank Century yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun salah dan melanggar aturan hukum. Keputusan itu diambil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Sri Mulyani dalam rapat yang digelar dinihari tanggal 21 November 2008.

Dengan memperlihatkan konsistensi sikap DPR, pemboikotan ini penting dilakukan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan dan keuangan negara," Kata Adhie singkat.

Tuesday, March 9, 2010

Bisakah Pemakzulan Boediono ?

Hasil pansus Bank Century, DPR telah mencatat sejarah dalam arsip politik yang tidak terpisahkan dari perjalanan mengelola negar. Pasalnya, negara pernah salah dalam mengambil kebijakan menyelamatkan Bank kecil yang disebut Century.

Kesalahan itu, dibebankan kepada mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang kini menjabat wakil presiden dan sederatan beberapa nama pejabat lainnya. Adapun kesalahan yang ditujukan kepada Boediono, sesungguhnya baru dugaan. Dugaan tersebut, hendaknya jangan terlalu lama dipelihara berlama-lama. apalagi menjadi catatan sejarah selamanya.

Sesuai pasal 77 ayat 4 UU 27/2009, mekanisme pemakzulan harus dimulai dari usul penggunaan hak menyatakan pendapat DPR. Usul ini kemudian diputuskan melalui paripurna DPR dengan syarat dihadiri minimal 3/4 anggota atau 420 anggota dewan dari 560. dan disetujui 3/4 anggota yang hadir.

Bila disetujui, DPR juga wajib menunjukkan bahwa permintaan pemakzulan itu harus didukung minimal 2/3 dari jumlah anggota dewan yang hadir dalam Sidang Paripurna dan dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota dewan. DPR harus menunjukkan alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang menjadi dasar pendapat DPR untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari hitungan diatas, maka kemungkinan sangat keci terjadi pemakzulanl. Karena hal itu, akan dihadang oleh koalisi yang solid antara Demokrat, PAN dan PKB yang mencapai 2/3 anggota Dewan. Jika mereka tidak hadir, maka hak angket batal dilanjutkan

Monday, March 8, 2010

Usai Pansus Century, Barter Perkara Mencuat

Dalam sidang Paripurna DPR atas penyelesaian Bailout Bank Century Rp.6,7 Triliun, ancaman pergantian menteri partai koalisi tidak mengubah keputusan bahwa Golkar, PPP dan PKS tetap pada pendiriannya untuk memilih opsi C yaitu diduga ada pelanggaran hukum dan penyimpangan penyaluran dana tsb.

Tapi kini, politik memperlihatkan watak aslinya. Yaitu lobi untuk tekan-menekan, tawar-menawar, dan ancam-mengancam. Ini faktual, bukan fiksi. Indonesia Corruption Watch menghentak dengan peringatan yang sekaligus kecurigaan bahwa kelanjutan kasus Century terancam oleh politik barter antara partai-partai politik dan pemerintah.

Pemerintah memegang kartu penyelewengan hukum para anggota partai Golkar, PKS, PDIP, Gerindra, PPP bukanlah partai yang bersih-bersih amat. Kasus-kasus ini menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan kegarangan Partai-partai.

Hal ini terbukti, dengan adanya politikus Golkar sedang disorot kasus pajak. PDIP sedang disidang kasus penyuapan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. PKS sedang diramaikan kasus L/C bodong di Bank Century. Seorang mantan menteri yang menjadi petinggi PPP kini sudah menjadi tersangka kasus impor sapi dan mesin jahit.

Kalau mau jujur, tidak ada partai politik yang bersih dari kader-kader yang melanggar hukum. Sebaliknya hampir tidak ada pejabat pemerintahan yang betul-betul bersih. Pertarungan dua kubu yang sama-sama berbaju kotor membuat perpolitikan menjadi ruang subur tukar-menukar kasus.

Segitiga Bermuda

Banyak artikel peristiwa misteri yang terjadi di Segitiga Bermuda, peristiwa demi peristiwa tercatat dalam berbagai tulisan seperti peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan kapal laut di area tersebut dan menyebutnya ‘Segitiga Setan’.

Tahun 1964, Vincent Geddis menyebut area tersebut sebagai ‘Segitiga Bermuda yang mematikan’, setelah istilah ‘Segitiga Bermuda’ menjadi istilah yang biasa disebut. Segitiga bermuda merupakan suatu tempat dimana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid besar mungkin lebih besar dari piramid yang ada di Kairo Mesir. Piramid tersebut mempunyai jarak antara ujung piramid dan permukaan laut sekitar 500 m,di ujung piramid trsebut terdapat dua rongga lubang lebih besar.

Berikut adalah penjelasan dari beberapa narasumber yang menyatakan keanehan Segitiga Bermuda bahwa disana terdapat gas methan, dianggap kapal yang hilang disana telah melampaui batas kargo, Pangkalan UFO, tempat berkumpulnya para setan golongan Jin (Istana Setan) dan ada yang mengatakan bahwa disanalah terletak telaga "Air Kehidupan" yang sanggup membuat awet muda dan panjang umur.

Sunday, March 7, 2010

Berita Baik Dan Buruk...

Seorang baby sister cantik, melaporkan kerjaan selama sepekan kepada majikan pria, Pak….! Sapa baby sister dengan senyum manis. Ada apa .. jawab majikan pria itu dengan singkat. Aku disini, sudah bekerja selama 5 tahun lebih, dan pekerjaanku selalu dievaluasi oleh ibu setiap sepekan sekali. Namun, aku pikir-pikir untuk sepekan ini, pekerjaanku aku laporkan kepada Bapak. Ujar baby siter.

Memangnya ada apa dengan kamu…, kata majikan pria. Begini Pak…. !! Laporanku ini, ada berita baik dan berita buruknya Pak. Coba kamu mulai laporan buruk kamu, kata majikan pria itu tegas. Laporan buruknya, mulai hari aku tidak lagi mengemong bayi ibu dan bapak karena aku mau berhenti saja Pak. Oke..kamu sudah bilang sama ibu, kata majikan pria. Sudah Pak, jawab baby sitter singkat.

Lalu berita baiknya apa, kata bapak majikan. Berita baiknya, 4 bulan lagi aku sudah mengemong bayiku sendiri, hasil kerjasama yang baik dengan bapak. Bapak majikan langsung tercengang dan mau marah pada baby sister itu. Tapi pak, berita baik ini, belum aku laporkan pada ibu, jawab baby sister dengan lugu.

Vonis Pansus DPR Vs Eksekutif

Usai pansus DPR atas Bank Century sudah terlaksana bahwa Bailout ada pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjutin. Keputusan pansus DPR adalah produk politik yang dilindungin oleh undang-undang dasar 1945 dan undang-undang lainnya.

Produk politik berbeda dengan praktek politik, dan keputusan pansus harus ditindak lanjutin ke ranah hukum serta menjadi salah satu pijakan untuk pengusutan lebih lanjut, dengan sandera politiknya adalah Wapres Boediono, yang saat itu menjadi Gubernur BI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika mengeluarkan kebijakan bailout pada November 2008 menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Namun, tensi politik masih tetap tinggi. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena para terdakwanya terus melakukan perlawanan politik, dengan menyatakan kebijakan bailout adalah langkah yang tepat untuk menghindari krisis di dunia perbankan atas dampak krisis keuangan dunia. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya sehari setelah rapat paripurna DPR, sangat menghormati menghormati keputusan pansus tapi tidak mengakui keputusan rapat paripurna.

Sesungguhnya, sebagai produk politik, keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hak anket Bank Century memiliki basis konstitusional yang kuat dan tidak boleh ditafsirkan lain. Kita tunggu saja, bagaimana proses hukum yang sedang berjalan atas pansus Bank Century, baik melalui jalur Kepolisian, Kejaksaaan dan KPK. Bagaimanapun juga , kita semua harus mentaati produk hukum di negeri ini, apapun hasilnya.

Thursday, March 4, 2010

Hasil Akhir Sidang Pansus Century

Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan adanya dugaan penyimpangan dari Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) terhadap Bank Century.

Hasil voting terbuka pada Rapat Paripurna DPR, pendukung opsi C adalah partai Golkar, PDI-P, PKS, PPP, Gerindra, dan Hanura dengan perolehan 325 suara. Sementara pendukung opsi A atas FPJP dan PMS tak bermasalah, dari partai Demokrat, PAN, dan PKB dengan 212 suara.

Kekalahan beruntun Partai Demokrat dalam dua kali voting terbuka tersebut bisa dibaca dalam dua hal, yaitu kelemahan Partai Demokrat melakukan negosiasi politik dan kurang berhasilnya persuasi politik Partai Demokrat melalui wacana reshuffle kabinet, bahkan menggunakan tekanan terhadap anggota dewan yang bermasalah.

Upaya Partai Demokrat melobi petinggi partai politik untuk merevisi temuan akhir Pansus Bank Century dengan mengutus dua orang staf khusus Presiden, yaitu Andi Arief dan Velix Wanggai juga mengalami kebuntuan. Gagal melakukan lobi politik terhadap partai mitra koalisinya, seperti Partai Golkar, PKS, dan PPP. Bahkan, meski Partai Golkar dan PKS telah diperingatkan akan didepak dari kabinet, kedua partai ini tetap bersikukuh untuk tidak mengubah pandangan akhirnya tentang hasil temuan akhir Pansus Century.

Pidato Sby Tanggapi Hasil Pansus Century

Presien Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa pegambilan kebijakan bailout Bank Century diambil pada masa sulit. Bukan masa normal. Dan itu ia merasa perlu untuk mengingatkan kembali.

“Kondisi yang gawat ketika itu mempunyai indikator-indikatior yang jelas. Harga saham anjlok 50 persen. Rupiah mengalami depresiasi 30% lebih menjadi Rp 12.100 untuk satu dollar Amerika Serikat, angka yang terendah sejak krisis di tahun 1997 dan 1998. Cadangan devisa turun 12% menjadi sekitar US$ 50 miliar,” beber SBY dalam pidatonya tadi malam di Istana Negara Jakarta (Kamis, 4/3).

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemberitaan media cetak dan elektronik juga menggambarkan bagaimana seluruh dunia merasakan hantaman gelombang tsunami ekonomi. Tidak mengherankan, tuturnya, apabila di bulan November 2008, anggota DPR, di antaranya ada yang duduk kembali dalam Dewan yang sekarang, menyuarakan kecemasan mereka terhadap ancaman krisis global.

“Sesuai dengan harapan para anggota Dewan ketika itu. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang cepat dan strategis. Di antaranya dengan menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) untuk menghadapi krisis, sesuai dengan UUD 1945. Penerbitan Perpu adalah karena adanya “kegentingan yang memaksa,” kata SBY mengingatkan kembali.

Langkah-langkah pemerintah tersebut juga secara jelas disambut dengan baik oleh DPR. Karena DPR juga merasakan adanya krisisi yang sama. Namun, SBY menyayangkan DPR telah melupakan hal tersebut.

Tuesday, March 2, 2010

Benarkah Boediono Mengundurkan Diri....

Setelah terjadi kericuhan pansus Century di parlemen bahkan merembet diluar gedung DPR-RI antara masa demontrasi dengan pihak kepolisian-pun tidak dapat dihindarkan. Saat itu juga, Selasa (02/03) siang, Presiden Sby langsung mengadakan rapat antar Menko, selain membahas ekonomi global juga bahas kericuhan pansus di dalam parlemen maupun bentrokan massa di luar gedung DPR-RI.

Sebaliknya, dibeberapa kalangan terdengar isu sangat santer mengenai pengunduran diri wakil presiden Boediono usai pansus Century gate menyelesaikan tugasnya. Benar tidaknya berita tersebut, kita tunggu saja.