Wednesday, April 14, 2010

Peristiwa Priok Kembali Terulang....

Peristiwa Priok kembali terulang, pertikaian membara ini menjadi headline di media elektronik maupun media massa. Kejadian ini mengingatkan kita pada tahun 1984, tokoh kharismatik Amir Biki jadi korban diikuti puluhan warga lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat di zaman Order Baru ini.

Rabu (14/04), peristiwa tersebut berulang. Warga berperang dengan pihak keamanan sipil yaitu Satpol PP dibantu oleh pihak kepolisian dari pagi sampai sore dengan kemarahan puncak, liar, ganas dan kebencian saling berhadap-hadapan. Maka tak terhindarkan puluhan orang luka-luka bagi kedua belah pihak. Menjelang sore dan malam beberapa kendaraan satpol PP dibakar massa.

Jika kita perhatikan, pemicunya sama yaitu persinggungan dengan keyakinan agama. Di tahun 1984, kerusuhan berdarah dipicu oleh kemarahan warga terhadap seorang aparat yang memasuki masjid tanpa membuka alas kaki. Sementara perang kemarin dipicu oleh perlawanan warga kepada ratusan satpol pamong praja yang hendak memasuki kompleks makam Mbah Priok yang selama ini diyakini keramat. Kompleks itu berada dalam lahan milik PT Pelindo II. Mbah Priok adalah nama lain dari Habib Hassan bin Muhamad al Hadad, penyiar Islam dari Sumatera yang pertama kali menamakan kawasan di utara Jakarta itu sebagai Tanjung Priok.

Bedanya, peristiwa Tanjung Priok meledak tahun 1984, publik hanya secuil yang tahu. Karena pers dibungkam dan dikontrol ketat untuk tidak menyiarkan peristiwa itu apa adanya. Sedangkan kejadian April 2010, perang menjadi tontonan warga, dimana negara ternyata tidak mencintai rakyatnya.Petugas dengan ganasnya memukuli warga yang menghalangi penggusuran tersebut, sebaliknya warga dengan brutalnya membalas. Tindakan mereka laksana perang di medan pertempuran ?

Menurut keterangan Wakil Gubernur DKI Prijanto, Makam mbah Priok tidak digusur tetapi hendak direnovasi sebagai tempat kramat. Tetapi niat baik itu tidak dipahami karena komunikasi yang buruk. Apakah peristiwa ini, merupakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola negara ? Semoga aja tidak.

No comments:

Post a Comment